Lanjutan Materi PPKn Kelas X

 D. Bentuk-Bentuk Ancaman Terhadap Integrasi Nasional

1. Ancaman

a. Ancaman Militer

1) Dari Luar Negeri

– Agresi : penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain.

– Pelanggaran wilayah oleh negara lain.

– Spionase : mencari dan mendapatkan rahasia militer (mata-mata).

– Sabotase : merusak obyek vital nasional yang membahayakan negara.

– Aksi terror yang berasal dari jaringan internasional.

2) Dari Dalam Negeri

– Pemberontakan bersenjata.

– Konflik horizontal.

– Aksi terror.

– Sabotase

– Gerakan separatis untuk memisahkan diri dari NKRI.

– Kekerasan yang berbau SARA.

– Pengrusakan lingkungan.

b.  Ancaman Nonmiliter

Ancaman nonmiliter adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, namun bila dibiarkan dapat membahayakan negara.

Ancaman nonmiliter terbagi atas :

– Ancaman di bidang Ideologi

– Ancaman di bidang politik

– Ancaman di bidang ekonomi

2. Tantangan

Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan.

3. Hambatan

Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional.

4. Gangguan

Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional (tidak terarah).

E. Bela Negara

1. Pengertian Bela Negara

Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

2. Dasar Hukum Bela Negara

– Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.

– UU No. 29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.

– UU No. 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI, diubah oleh UU Indonesia Nomor 1 Tahun 1988.

– Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.

– Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.

– Amandemen UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan “bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian sebagai komponen utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.

– UUD 1945 Pasal 27 Ayat (3): “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaaan negara”.

– UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,

– UUD 1945 Pasal 9 Ayat 1: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”;

– UUD 1945 Pasal 9 Ayat (2): “Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud ayat 1 diselenggarakan melalui:

a. pendidikan Kewarganegaraan,

b. pelatihan dasar kemiliteran,

c. pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan

d. pengabdian sesuai dengan profesi.